Pemerintah Indonesia Berhasil Menaikkan Pajak dan Menurunkan Subsidi, Menteri Keuangan Terbaiknya di Mana?

PEMERINTAHAN - Indonesia sering digadang-gadang sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa, sumber daya alam melimpah, dan basis pasar yang besar, pemerintah memiliki tugas besar untuk mengelola keuangan negara secara bijak demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Namun, ketika kebijakan fiskal berhasil menaikkan pendapatan negara melalui peningkatan pajak dan pengurangan subsidi, paradoks muncul: rakyat tetap belum merasakan manfaat nyata. Di mana peran Menteri Keuangan terbaik yang kerap mendapatkan penghargaan internasional dalam hal ini?

Baca juga: Hendri Kampai: Indonesia Hancur Ulah Pejabat yang Tak Jujur

Peningkatan Pajak: Pendapatan Negara yang Belum Optimal
Peningkatan pajak, baik melalui perluasan basis pajak maupun kenaikan tarif, sering dipandang sebagai langkah strategis untuk menambah pendapatan negara. Di Indonesia, kebijakan seperti implementasi tax amnesty, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih tinggi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap wajib pajak adalah langkah-langkah signifikan yang dilakukan pemerintah.

Namun, masalahnya bukan sekadar pada keberhasilan meningkatkan pendapatan negara, melainkan pada distribusi manfaatnya. Kenaikan pajak cenderung membebani kelas menengah ke bawah tanpa diimbangi oleh perbaikan nyata dalam layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Banyak rakyat masih menghadapi kesenjangan akses terhadap fasilitas vital tersebut. Pertanyaannya, ke mana hasil dari pajak yang dikumpulkan?

Baca juga: Hendri Kampai: Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI, Komisi III DPR RI Makin Menyala

Pengurangan Subsidi: Langkah Rasional yang Tidak Populer
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memangkas subsidi di sektor-sektor penting seperti energi dan pangan dengan dalih mengurangi beban anggaran negara. Subsidi bahan bakar, misalnya, telah dipangkas dan dialihkan ke program seperti bantuan langsung tunai (BLT). Secara teori, langkah ini seharusnya membuat alokasi anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.

Namun, di lapangan, kebijakan pengurangan subsidi ini justru menimbulkan efek domino bagi rakyat kecil. Harga-harga barang kebutuhan pokok naik, biaya transportasi melonjak, dan daya beli masyarakat menurun. Alih-alih meningkatkan produktivitas, masyarakat terpaksa berjuang lebih keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks ini, pengurangan subsidi menjadi keputusan yang memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.

Baca juga: Hendri Kampai: Seandainya Para Pejabat Jujur, Indonesia Pasti Makmur

Kesejahteraan Rakyat: Paradoks Kebijakan Fiskal
Di balik angka-angka makroekonomi yang menunjukkan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat sering menjadi sisi yang terlupakan. Tingkat pengangguran masih tinggi, kemiskinan relatif stagnan, dan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Hal ini menciptakan paradoks: pemerintah sukses menjalankan kebijakan fiskal yang diakui dunia, tetapi gagal menciptakan dampak positif bagi mayoritas rakyat.

Sebagai Menteri Keuangan yang kerap menerima penghargaan internasional, tugas Sri Mulyani Indrawati adalah memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya menghasilkan laporan keuangan negara yang impresif, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Kritik terhadapnya bukan pada profesionalisme atau kompetensinya, melainkan pada sejauh mana kebijakan yang diterapkan benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil.

Baca juga: Hendri Kampai: Negara Gagal Ketika Rakyat Ditekan dan Oligarki Diberi Hak Istimewa

Dimana Kegagalannya?
Kegagalan kesejahteraan rakyat dalam konteks kebijakan fiskal ini mungkin terletak pada tiga hal utama:

1. Prioritas Anggaran yang Tidak Progresif: Anggaran negara cenderung fokus pada proyek infrastruktur besar yang dampaknya baru dirasakan jangka panjang, sementara kebutuhan mendesak masyarakat tidak terjawab secara memadai.

Baca juga: Hendri Kampai: Harta Karun Indonesia, Jangan Sampai Jatuh ke Tangan yang Salah!

2. Kurangnya Transparansi dalam Penggunaan Dana Pajak: Masyarakat sering tidak mengetahui bagaimana dana pajak mereka digunakan, menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

3. Ketimpangan Distribusi Manfaat: Program pengentasan kemiskinan dan subsidi pengganti tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin secara merata.

Menteri Keuangan Terbaik: Sebuah Refleksi
Menteri Keuangan terbaik bukan hanya tentang bagaimana mengelola keuangan negara secara efisien atau mendapatkan pengakuan internasional, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam peningkatan taraf hidup rakyat. Masyarakat akan menilai keberhasilan seorang pemimpin ekonomi berdasarkan perubahan nyata yang mereka rasakan, bukan sekadar apresiasi global atau laporan pertumbuhan ekonomi.

Jika rakyat masih menghadapi beban berat dari kenaikan pajak dan pengurangan subsidi tanpa adanya peningkatan signifikan dalam kesejahteraan mereka, maka narasi "Menteri Keuangan terbaik" hanya menjadi retorika tanpa substansi. Pemerintah perlu merefleksikan kembali arah kebijakan ekonominya agar setiap angka dalam neraca negara benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat luas.

Kesimpulan
Pemerintah Indonesia telah mencapai banyak hal dalam mengelola keuangan negara, termasuk menaikkan pajak dan menurunkan subsidi. Namun, kegagalan mensejahterakan rakyat menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar antara pencapaian kebijakan fiskal dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Menteri Keuangan terbaik seharusnya tidak hanya diukur dari penghargaan yang diraih, tetapi dari sejauh mana kebijakan mereka memperbaiki kehidupan rakyat. Selama paradoks ini terus berlangsung, pertanyaan tentang efektivitas kepemimpinan ekonomi di Indonesia akan terus menjadi perdebatan.

Baca juga: Hendri Kampai: Berkaca dari Singapura, Pelajaran Berharga untuk Indonesia

Jakarta, 27 November 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi